Statement Ketua DPRD Kab. Ciamis H. Nanang Permana,SH Usir Perhutani Dari Gunung Sawal Terkesan Provokatif

CIAMIS (Jawa Barat)- DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat sudah diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Tugas dan wewenang Seorang Ketua DPRD sudah jelas di atur didalamnya. Sosok Seorang Ketua DPRD adalah Publik pigur yang menjadi panutan Rakyat di daerahnya, sehingga segala ucap dan tingkah lakunya sangat berpengaruh pada psikologi yang mendengarnya. Semua ucap dan tingkah laku harus hati- hati dan  harus bisa  menjadi suri tauladan. Demikian di Katakan oleh seorang Netizen  warga Ciamis yang tidak mau disebutkan Namanya ketika di Wawancarai oleh Media Indonesia Satu di Kawasan Situs Batu Panjang, Jahim ( 9/9/2020). 

Sudah jelas di dalam Undang-undang terkait Wewenang dan Tugas DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

  1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menyikapi sikap dan pernyataan Ketua DPRD Kab. Ciamis H.Nanang Permana,SH dalam Video berdurasi 5 menit  yang beredar di Chanel yuotube GEMA  ANGKER TV pada bulan Agustus 2020 link youtube   https://youtu.be/f5pqTrz2s0A yang sudah ditonton oleh  sekitar 300 orang , seorang Netizen jajakabagja   berkomentar " Pinus Jati matak saat kana Sirah Cai, kuduna  melak tangkalna  di campur ulah Homogen ".

Melihat fenomena tersebut Tim Investigasi Media Indonesia satu melakukan penelusuran ke Hutan Gunung Madati Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, tepatnya Blok Jahim  kawasan Hutan Perhutani  RPH Madati  BKPH Ciamis yang merupakan perbatasan Kab. Majalengka dan Kab.Ciamis. Hutan Blok Jahim  ternyata bukan hutan Homogen, di dalamnya sekarang sudah  banyak tanaman kopi masyarakat, yang menurut pengakuan warga sekitar sudah di tanaman sejak tahun 2014, sehingga petani sudah merasakan hasil panen kopi tersebut.

Siswo  warga Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri yang merupakan petani Kopi di blok Jahim menuturkan " Dengan menanam tanaman kopi di lahan Perhutani, alhamdulilah dari hasil panen kopi, kami terbantu biaya untuk  menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi,  " tuturnya.

Siswo  juga menjelaskan bahwa lahan Perhutani yang ditanami kopi oleh masyarakat, khususnya Gunung Madati  Blok Cibeureum / Jahim   sekitar 80 hektar. 

" Terkait statement Ketua DPRD H.Nanang Permana,SH  dalam Video yang mengatakan " Usir Perhutani dari Gunung Sawal  dan Madati " ini  sangat disayangkan dan terkesan provokatif, apalagi mengajak masyarakt Demo ke Jawa Barat, ini perlu di sikapi secara bijak oleh semua unsur dan pemangku kepetingan. Perhutani selaku operator yang sudah di amanati  oleh pemerintah dengan Regulasi  yang jelas PP 72 Tahun 2010 jangan Alergi dengan istilah koordinasi, Perhutani  harus bisa bersinergi dengan Pemerintah daerah, dengan DPRD melakukan komunikasi, koordinasi dan membuat Kajian bersama dengan tim ahli terkait kebijakan tanaman Pinus, Kopi  serta  dampak lingkungan  pada kehidupan sosial ekonomi  masyarakat,  sehingga terjalin hubungan yang harmonis" pungkasnya (Nang Surya)