Sempat di Tutup, Counter HP yang Diduga Menjual Obat Golongan Tanpa Izin ini Kembali Buka

Sempat di Tutup, Counter HP yang Diduga Menjual Obat Golongan Tanpa Izin ini Kembali Buka
Counter HP di Pabuaran Cilendek Timur yang diduga menjual Tramadol dan Hexymer kembali buka meski sempat tutup beberapa hari

KOTA BOGOR,- Meski sempat ditutup, Counter Handphone di jalan Pabuaran Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat yang diduga menjual obat golongan G jenis Tramadol dan Hexymer kembali buka. Hal ini disampaikan para warga setempat kepada awak media. Dari pantauan awak media pun di lapangan, betul didapati toko ini buka kembali, Senin (3/7/2020).

Pada pemberitaan sebelumnya, Berkedok Counter Handphone, Kios di Pabuaran ini Diduga Menjual Obat Golongan G Tanpa Izin, mendapat respons dari pihak Kepolisian. Terbukti dengan tutupnya kios tersebut. Namun sayang, cuma hitung beberapa hari kios yang diduga menjual Tramadol dan Hexymer tanpa izin ini beraktivitas kembali.

Tramadol dan Hexymer merupakan obat keras yang pemakaian nya harus menggunakan resep Dokter. Obat yang masuk dalam Psikotropika golongan IV dan tidak boleh di jual bebas. Untuk penjualan nya pun harus di apotek yang memiliki izin resmi.

Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Farmasian serta, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 tentang kriteria obat yang dapat serahkan tanpa resep (Perpenjualmenkes 919/1993).

Serta, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas ' yang disusun oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan resep Dokter. Obat yang mengandung bahan kimia Trihexyphenidyl Hydrochloride itu merupakan obat depresi. 

Bila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis, obat itu bisa menimbulkan efek seperti penggunaan Narkotika. Dan jika melebihi dosis, pemakai obat tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius bahkan bisa berujung pada kematian.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun2015 juga dijelaskan tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Permenkes 3/2015).

Ancaman kepada pengedar dan penjual obat ini tidak main-main. Mereka bisa di jerat dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 15 Tahun penjara atau denda maksimal Rp 1,5 Milyar.

( LUKY )