Pekerjaan Rehabilitasi SD 02 Pasir Angin Megamendung Abaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pekerjaan Rehabilitasi SD 02 Pasir Angin Megamendung Abaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Para pekerja di proyek rehabilitasi ruang SD 02 Pasir Angin Megamendung terlihat tidak gunakan APD saat berkerja, Minggu (4/10)

BOGOR,- Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas bertingkat SD 02 Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor terkesan lalaikan keselamatan para pekerja. Dari pantauan awak media dilokasi, terlihat jelas para pekerja tidak satu pun memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti, sepatu Boat, Helm Safety, sarung tangan, kaca mata, masker pelindung telinga dan Safety belt, Minggu (4/10/2020) pukul 15.00 WIB.

Para pekerja ini ada sebagian tidak memakai alas kaki. Di lokasi proyek banyak sekali material kayu, besi dan bongkahan batu semen bekas yang tentunya cukup berisiko tinggi bagi keselamatan para pekerja. Tidak hanya di pekerjaan bagian bawah, para pekerja ini juga naik sebagian atas yang tinggi nya 4 meter tanpa alat pengaman.

Saat diwawancara salah satu pihak pekerja yang ada di lokasi, Nadi (Mandor) mengatakan, Pekerjaan baru berjalan 1 Minggu (red-27 September). Proyek yang menelan anggaran Rp. 664.528.000,- (Enan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ini bersumber dari APBD Kab Bogor dengan pihak pelaksana oleh CV Berkah Mitra Mandiri.

“ Kita hanya mengerjakan kusen, bongkar pasang sampai ngedak, plafon, keramik, pengecatan. Untuk tingkat atas itu beda lagi anggaran nya,” ujar nya kepada awak media.

Tidak tercantum nya volume pekerjaan di papan proyek, Nadi menjelaskan, Dia tidak tahu apa pun itu isi papan nama (proyek). “ Mungkin ini dari pihak orang Dinas juga. Orang dinas itu beritahukan oleh pihak kontraktor, mungkin isi nya seperti ya dibikin seperti ini,” terang Nadi.

Terkait prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak tampa di lokasi proyek, Nadi menerangkan, pihak perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti, sepatu, rompi dan topi/Helm Safety. Namun, ujar Nadi, si pekerja kadang-kadang merasa terganggu memakai topi/Helm Safety.

“ Kadang saya suka rewel, setiap saya datang kesini (red-lokasi) selalu kasih pengarahan agar sepatu di pakai. Jika ada pekerja yang kena paku atau beling (pecahan kaca) pihak perusahaan pasti tanggung jawab,” kilah nya.

Penting Kelengkapan Penulisan Volume di Papan Proyek

Terkait kewajiban pemasangan papan proyek yang anggaran nya bersumber dari APBN/ APBD telah di atur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014). Serta UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Penting nya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 12 dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :
1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas / keselamatan kerja.
2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada BAB III, Pasal 3 ayat (1) huruf (a-f-h-n-p) juga dijelaskan, serta BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi “ Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.”

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga di jelaskan penting K3 bagi para pekerja di lapangan.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan K3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
                                       Pasal 87
Ayat (1) : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan di atas akan diberikan sanksi Administratif yang tertuang dalam Pasal 190 UU RI No.13 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi; 

Ayat (1), ; Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja merupakan tanggung-jawab bersama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan baik. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja.

    ( LUKY JAMBAK )