Jelang Pilkada Pangandaran 2020 Segera Dibentuk Satgas Anti Money Politik dan Mafia Pemilu

Jelang Pilkada Pangandaran 2020  Segera Dibentuk Satgas Anti Money Politik dan Mafia Pemilu

PANGANDARAN JAWA BARAT - Di kabupaten pangandaran dalam waktu dekat, akan dibentuk Satgas Anti Money Politik dan Mafia Pemilu.

Demikian diterangkan bupati Pangandaran, H Jeje wiradinata dalam pidatonya disaat pelantikan Form Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Pangandaran di islamik centre Cijulang, Selasa 08/09/2020.

Diterangkan Jeje bahwa, dalam kapasitas sebagai bupati, maka menjadi tugas saya menjaga bagaimana proses politik ini menjadi sehat dan bersih.

Satgas tersebut akan dibentuk dan dilantik secepatnya, sebelum dirinya memasuki masa cuti sebagai bupati Pangandaran, karena dirinya akan mengikuti pilkada Pangandaran 2020, " ungkap Jeje.

Satgas Anti Money Politik dan Mafia Pemilu ini, akan ada hingga ke tingkat desa, agar nilai nilai dan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, ini menjadi persoalan yang pundamental, ini penting karena hal ini adalah bagian dari prinsip sebuah pemilu yang baik.

Jeje mensinyalir, ada pihak luar mencoba mengacak acak pemilu di Pangandaran.

Maka, ini adalah menjadi kewajiban saya dan kewajiban masyarakat Pangandaran untuk melawannya, " tegas Jeje.

Siapapun yang menang di Pilkada nanti, itu tidak masalah, tetapi menjaga pemilu yang bersih merupakan Marwah dan kehormatan masyarakat Pangandaran.

Satgas tersebut diusahakan anggotanya terdiri dari pejabat dan masyarakat, kami sedang konsultasi dengan pihak TNI dan POLRI agar bisa menjadi bagian dari Satgas tersebut, " terang Jeje.

Sementara aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Pangandaran, Aos Firdaos  mengatakan, untuk menghasilkan pimpinan yang berkualitas, hendaknya dilkakukan melalui tahapan yang bersih dan sehat.

Jika tahapan pilkada diwarnai dengan praktek politik uang dan jual beli suara, maka akan berdampak pada buruknya demokrasi, " kata Aos.

Aos menambahkan, suara rakyat di TPS merupakan hak politik, maka rakyat bebas memilih tanpa harus berpikir tentang timbal balik, akibat uang yang diterima oleh pemilih.

Kami minta Bawaslu Pangandaran bekerja secara optimal dalam pengawasan praktek kotor jual beli suara, di pilkada 2020 ini, " tambahnya.

Dijelaskan Aos bahwa, potensi praktek politik uang di pilkada Pangandaran 2020 ini, bisa saja dilakukan oleh kandidat dan timnya, ataupun oleh donatur dari luar, maka untuk antisipasinya, seluruh pihak harus bahu membahu menjaga agar praktek politik uang ini tidak terjadi.

" Bawaslu memiliki jaringan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi (SKPP), itu harus di beri peran  maksimal, " jelas Aos. (Anton AS)