Abaikan K3, Bahaya Intai Pekerja DPT Cinangneng-Tenjolaya

Abaikan K3, Bahaya Intai Pekerja DPT Cinangneng-Tenjolaya
Lokasi pekerjaan yang cukup tinggi tingkat resiko nya tanpa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

BOGOR, Pekerjaan dinding penahan tanah pada jalan Cinangneng-Tenjolaya Kecamatan Tenjolaya mulai dilakukan. Lokasi yang berada di sisi jalan dengan kedalaman jurang lebih kurang 7 meter ini masih dalam tahap sebagian penggalian dan pemasangan kerangka besi untuk sumur.

Dari papan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan, tercantum sebagai pihak pelaksana CV Prima Karya dan Konsultan pengawas oleh PT Dimensi Ronakon dengan masa pekerjaan 95 (Sembilan Puluh Lima) hari Kalender, No. dan tanggal SPMK; 630/H.006-23.2303/DPT-JLN/PJJ.2/SPMK/DPUPR, tanggal 23 September 2020. Anggaran proyek ini bersumber APBD Kab. Bogor Tahun 2020, dengan nilai Rp. 928.709.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Team media yang datang ke lokasi, Jumat sore (23/10/2020), mendapati para pekerja banyak mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terlihat para pekerja tidak satu pun yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), apalagi lokasi yang cukup "Riskan" bagi keselamatan para pekerja. Sebelum nya wilayah ini di guyur hujan yang sangat deras. 

Team mencoba mengkonfirmasi terkait hal ini kepada pihak pelaksana dan pengawas. Namun tidak satu pun yang bisa untuk di konfirmasi karena tidak ada di lokasi pekerjaan.

Penting nya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 12, dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :
1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas / keselamatan kerja.
2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada BAB III, Pasal 3 ayat (1) huruf (a-f-h-n-p) juga dijelaskan, serta BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi “ Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.”

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga di jelaskan penting K3 bagi para pekerja di lapangan.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan K3;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
                                       Pasal 87
Ayat (1) : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan di atas akan diberikan sanksi Administratif yang tertuang dalam Pasal 190 UU RI No.13 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi; 

Ayat (1), ; Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja merupakan tanggung-jawab bersama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan baik. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja.

( LUKY JAMBAK )